SEKILAS INFO
06-12-2021
  • Selamat Datan di Website Sekolah Tinggi Agama Islam DDI SIDRAP
25
Mei 2020

KORONA
Antara Musibah dan Konspirasi

A. KORONA SEBAGAI MUSIBAH

Sebagai muslim menyakini adanya musibah itu dan musibah itu pun terjadi atas kehendak Allah, dan Allah SWT telah perimgatkan kita di dalam firmannya;
واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
Artinya:
Maka takutlah kalian terhadap fitnah (musibah) yang tidak di tujukan ke satu kaum tertentu saja

Dari pentunjuk al-qur’an ini, Allah informasikan kepada kita semua bahwa musibah itu bisa datang kepada siapa saja, baik laki-laki, prempuan, orang baik, orang tidak baik, muslim ataupun bukan muslim semuanya bisa kena dampaknya, sehingga sebagai orang muslim tau betul dan meyakini adanya musibah itu yang terjadi atas izin Allah

Berikut Rasulullah SWA sudah lama memberikan kita informasi juga tentang wabah;
فروا من الجزوم فرارك كالاسد
Arinya;
Larilah kalian dari penyakit menular (wabah) sebagaimana kalian lari kalau di kejar singa

Dari petunjuk hadist ini, di gambarkan bahwa wabah itu seperti berbahayanya seekor singa, sehingga di anjurkan kita hindari wabah itu bagaikan kalau wabah itu betul-betul dampak jelas seperti halnya dampaknya seekor singa

Dari dua pendekatan ini saja ummat muslim paling muda dan paling gampang untuk di kendalikan dan di ajak kompromi, belum lagi setelah muncul berbagai macam surat edaran apakah itu muncul dari pemerintah atau surat edaran dari MUI atau ormas itu sendiri, namun kenapa muncul reaksi-reaksi dari kalangan islam itu sendiri padahal sudah ada pendekatan surah dalam al-qur’an dan hadist demikian juga pendekatan surat edaran, dalam tulis ini saya ini mengangkat sebuah teori efektifitas Laurend M Friedman yang sampai saat ini teori ini belum terbantahkan, beliau ahli sosiokogi hukum dari sanford university, di mana Laurend dalam teorinya mengakatan bahwa ada tiga hal atau faktor yang mempengaruhi efektifnya sebuah aturan atau hukum;
1. Subtansi Hukum (subtance of the low)

Seringnya berubah-rubah dan tidak jelasnya aturan yang di keluarkan oleh pemerintah sendiri membuat aturan dan surat edaran itu tidak efektif khsusunya dalam pande korona ini, seperti penundaan kredit bagi UMKM selama pandemi korona, namun itu hanya sebatas pengumuman saja di media TV dan media lainnya tanpa di kuatkan dengan KEPRES sehingga penerapannya bank dan pendanaan pun tidak indahkan pengmuman president tersebut.
Surat edaran MUI yang membolehkan shalat jumat di masjid kalau daerah itu masih zona hijau, dan surat edaran MUI pun tidak tegas katakan MUI melarang ke masjid atau shalat jumat selama pandemi korona, melainkan hanya himbauan dan fatwa bahwa MUI fatwakan bahwa sah dan beloh tidak shalat jumat selama pandemi korona, karena surat edaran MUI tidak dengan tegas melarang ke Masjid selama pandemi korona memunculkan reaksi dari kalangan ummat di berbagai daerah, ada yang daerahnya zona hijau namun pihak pemerintah daerahnya tetap melarang Masjid di buka untuk shalat lima waktu dan shalat jumat, dari sinilah muncul reaksi dan gejolak, karena subtansi aturannya sendiri.
Dan beberapa pihak tidak terima rumah ibadah di tutup tapi pasal, Mall di buka, sehingga hal ini memunculkan reaksi penolakan terhadap surat edaran yang menutup masjid untuk kegiatan ibadah yang berskala besar, mereka yang menolak merasa kurang adil aturan tersebut.
Namun ummat Islam paling muda di kendalikan, dengan pendekatan hadist tadi dan konsep maqasidu syariahnya sehingga muncullah komentar pada ustazd-ustazd dan ormas-ormas untuk ambil barisan dalam kendalikan gejolak itu, namun ada yang menuding lagi bahwa ormas atau ustazd yang pro kebijakan pemerintah itu bahwa ada uadang di balik batu, dan sebaliknya yang tidak patuh terdahad surat edaran bisa di pantau atau di cap membangkan sampai intimidasi, padahal menurut teori ini subtansi hukumnya sendiri yang tidak jelas, rumah ibadah di tutup dan pasar terbuka, katanya bisa ibadah di rumah tapi tidak bisa pasar di rumah

Kalau mau efiktif Subtansi hukum ini, maka pemerintah harus hadir, ada upaya pemerintah tidak mau tetapkan status lock down melainkan hanya membahasakan PSBB, karena di duga pemerintah tidak mau bertanggungjawab memberikan makan kepada Rakyatnya, lock down itu dari istilah karantina, kalau berdasarkan UU no 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan maka pemerintah yang bertanggungjawab meberikan makan kepada yang di karantina. Kalaulah itu betu-betul di terapkan undang karantina, tidak usah PSBB langsung saja lock down atau karantina dan Negara hadir memberikan makan Rakyatnya selama pandemi, maka tidak ada lagi pasar tebuka dan mall terbuka yang mencederahi surat edaran yang menutup masjid.
Hemat penulis, pemerintah kurang hadir dalam masalah ini, sehingga tidak berani tetapkan lock down namun membahasakan PSBB yang hemat saya dengan bahasa PSBB lah pemerintah terbebas dari UU karantina di mana Negara harus hadir memberikan makan kepada Rakyatnya selama karantina/lock down, dan selama PSBB tidak sedikit masalah yang kita lihat di jalan dan di toko-toko dan di masjid-masjid, karena subtansi PSBB sendiri kurang jelasp, sehingga bedasarkan teori ini maka tidak bisa efektif sebuah aturan karena pengaruh dari subtansi hukumnya sendiri.
Sehingga yang bermasalah dengan hukum selama PSBB hendaknya di sikapi dan di akhiri dengan perdamain

2. Struktur Hukum (struktur of low)

Perangkat hukum atau aparat hukum. Dulu struktur of low di Indonesia terdiri dari polisi, Jaksa dan Hakim namun ahir-ahir ini muncul SATPOL PP, kita lihat di media sosial tidak sedikit bentrok antara warga SATPOL PP, entah apa sebabnya apakah SATPOL PP di rekrut dari orang yang putus sekolah atau dari preman-preman yang ada hubungan keluarga dengan pemangkuh kebijakan, karena seorang polisi teman yang sedang menyelesaikan s2 nya pernah katakan kepada saya bahwa aparat yang selalu cepat emosi di jalan itu biasanya hanya tamatan SMA karena menurut polisi itu yang juga teman saya s2 pakultas Hukum dulu bahwa saya rasakan setelah saya kuliah s2, cara saya bicara kepada pengedara motor dan mobil tidak seperti dulu waktu saya s1.
Kalau ini menjadi barometer maka SATPOL PP harus di benahi dalam rekrutmennya sehingga pertengkaran di jalan dengan warga tidak kita temukan lagi sebagaimana yang sering kita lihat di media sosial selama pandemi korona ini

3. Budaya Hukum (legal cuture)
Point ke tiga ini menurut laurend adalah masyarakat itu sendiri, perlu support lari masyarakat itu sendiri.
Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.  Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan   untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur. Karna masih banyak pelanggaran yang di lakukan oleh jaksa-jaksa yang ada di negri ini.
Kalau kita masukkan teori Imam syafi di setiap rukun sesuatu hukum yang di mana imam syafii selalu masukkan tertip sebagai rukun, maka untuk efektifnya sebuah aturan di mulai dulu dari subtansi hukum/aturan, kemudian aparat pelaksana aturan dan yang terahir adalah masyarakat itu sendiri, kalau seperti ini makanya masyarakat hanya mengikut saja, kalau subtansi sudah bagus, aparat sudah bagus, maka masyarakat tentu lebih patuh lagi.

B. Korona sebagai konspira
Episode berikutnya

BUNYAMIN M YAPID

KAMPUS
Jalan Tugu Tani Majelling Watang
Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang
SULAWESI SELATAN ~ 91611

INFO KONTAK
0421-3580322
+62811 444 5238
www.staiddi-sidrap.ac.id
staiddisidrap@yahoo.co.id